Karawang — Sekretaris Umum Perjuangan Ojek Online Karawang (POK), Johan, menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada kepentingan rakyat, khususnya para mitra pengemudi ojek online (ojol). Pernyataan ini disampaikan Johan menyusul maraknya ajakan rencana aksi demo dan offbid massal yang sebelumnya sempat digagas oleh komunitas ojol di berbagai daerah.
Menurut Johan, pengemudi ojol selama ini menghadapi tekanan berat akibat penurunan tarif, potongan aplikasi yang tinggi, serta belum adanya payung hukum yang memadai. Ia menyebutkan, pada tahun 2021 tarif minimum sempat mencapai Rp12.600 per order, namun kini hanya berkisar Rp5.000, belum termasuk potongan tambahan yang memberatkan.
ADVERTISEMENT
![banner 300x250](https://bandung21.web.id/wp-content/uploads/2025/03/BANNER-BDG-21.jpg")
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meski begitu, Johan menyatakan pihaknya tetap membuka ruang dialog dan mendukung langkah-langkah pemerintah pusat maupun daerah sepanjang kebijakan tersebut mengedepankan keadilan dan perlindungan terhadap pekerja sektor informal, seperti pengemudi ojol. Ia juga mendorong agar pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Karawang, segera mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Moda Transportasi Berbasis Aplikasi.
Lebih lanjut, Johan menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menjaga stabilitas kamtibmas, khususnya di Provinsi Jawa Barat. Ia memastikan setiap bentuk aspirasi yang disampaikan oleh mitra ojol akan dilakukan secara damai, tertib, dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
“Kami siap mendukung kebijakan pemerintah yang pro-rakyat. Kami juga menjamin situasi kamtibmas yang aman dan kondusif, khususnya di wilayah Jawa Barat. Aspirasi kami bukan untuk memecah belah, melainkan untuk memperjuangkan keadilan secara konstitusional,” ujar Johan kepada media, Sabtu (26/7/2025).
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sinyal positif dari kalangan pengemudi ojol bahwa perjuangan mereka bukanlah bentuk perlawanan, melainkan upaya untuk memperkuat kolaborasi antara rakyat dan negara dalam menciptakan kebijakan yang adil dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. (red)
