Pokja Wartawan KBB Minta Pemerintah Daerah Publikasikan Detail Penggunaan Dana Pembangunan Gedung DPRD

Kabupaten Bandung Barat, 5 Juni 2025 — Pokja Wartawan Kabupaten Bandung Barat (KBB) menyampaikan desakan kuat kepada pemerintah daerah dan pihak terkait agar menerapkan transparansi penuh dan pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran pembangunan gedung DPRD KBB sebesar Rp 10,5 miliar serta pengadaan iPad senilai Rp 1 miliar. Desakan ini muncul sebagai bentuk perhatian terhadap potensi penyalahgunaan anggaran yang sangat besar tersebut dan demi menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Ketua Pokja Wartawan KBB, M. Raup, menegaskan pentingnya penggunaan dana publik yang tepat guna dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. “Kami meminta agar seluruh proses pengelolaan anggaran ini diaudit ulang oleh pihak independen dan dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan di kalangan publik,” ujar M. Raup dalam pernyataan tertulisnya.

Dalam pernyataan yang diterima redaksi, M. Raup menyebutkan, “Anggaran pembangunan gedung DPRD yang mencapai Rp 10,5 miliar dan pengadaan perangkat iPad sebesar Rp 1 miliar adalah dana publik yang harus digunakan dengan penuh tanggung jawab. Kami mendesak agar seluruh penggunaan anggaran tersebut dipublikasikan secara terbuka sehingga masyarakat dapat mengakses dan mengetahui detail penggunaannya. Hal ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.”

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain itu, M. Raup juga menekankan perlunya keterlibatan Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam mengawasi setiap tahap pelaksanaan proyek tersebut. “Kami berharap Inspektorat dan APH dapat bekerja maksimal melakukan pengawasan menyeluruh untuk mencegah potensi penyimpangan. Pengawasan yang ketat dan transparan akan memperkuat tata kelola keuangan daerah dan meminimalisir risiko korupsi,” jelasnya.

Pokja Wartawan KBB berkomitmen untuk terus memantau perkembangan penggunaan anggaran tersebut secara berkala dan terbuka, sekaligus mengawal agar setiap proses pelaksanaan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mereka juga menyerukan agar pemangku kebijakan di Kabupaten Bandung Barat menjalankan tugasnya dengan sikap transparan dan akuntabel demi kepentingan masyarakat luas.

“Kami mengajak seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga integritas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Ini adalah upaya bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan bertanggung jawab,” tutup M. Raup.

Desakan ini mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan, mengingat besarnya anggaran yang dikeluarkan dan pentingnya gedung DPRD sebagai sarana pelaksanaan fungsi legislasi di Kabupaten Bandung Barat. (*)